Konawe, Global.com – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Suryadi, S.Pd., M.Pd., M.H., angkat bicara terkait belum cairnya kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi tenaga pendidik di tingkat SMA, SMK, dan SLB yang hingga kini masih tertahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra
Sebelumnya, para guru yang tergabung dalam Aliansi Guru SMA/SMK dan SLB Sultra telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Sultra pada 30 Desember 2024 lalu, Kemudian lanjut RDP di Tanggal 21 Januari 2025.
Dalam pertemuan itu, mereka mempertanyakan keterlambatan pencairan berbagai tunjangan, termasuk TPG, Tunjangan Hari Raya (THR), serta Tambahan Penghasilan (Tamsil). Tertundanya pembayaran ini dikarenakan kebijakan Carry Over, yakni penundaan pembayaran tunjangan ke tahun berikutnya, yang telah diberlakukan sejak 2019.
Akibat kebijakan tersebut, tunjangan guru setiap tahunnya tidak dibayarkan secara penuh. Bahkan, untuk triwulan keempat tahun lalu, TPG hanya dibayarkan selama dua bulan. Kondisi ini memicu keresahan, terutama karena THR dan Tamsil yang seharusnya diberikan sebelum Idul Fitri 2024 pun hingga kini belum diterima.
Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra sudah mendapatkan hak mereka. Selain itu, para guru juga menghadapi persoalan lain seperti keterlambatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan pemotongan gaji dengan nilai bervariasi antara Rp100 ribu hingga Rp600 ribu.
Dalam konferensi pers di salah satu warkop di Kota Kendari pada Minggu (9/2/2025), Ketua PGRI Sultra menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung perjuangan para guru untuk mendapatkan hak mereka. Ia bahkan berencana membawa masalah ini ke PGRI Pusat untuk dibahas lebih lanjut.
“Saya akan ke Jakarta dan berkoordinasi dengan PGRI Pusat,” ujarnya.
Sebagai Kepala Dinas Dikbud Konawe, Suryadi juga berharap agar masalah ini segera diselesaikan sebelum tanggal 20 Februari 2025, atau sebelum pelantikan Gubernur Sultra yang baru.
Ia juga meminta perhatian dari Pj Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sebelum masa jabatannya berakhir.
Jika tak ada respons dari pemerintah, PGRI Sultra bersama para guru akan mengambil langkah lanjutan, termasuk menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
“Kami akan terus memperjuangkan hak para guru hingga tunjangan mereka benar-benar dibayarkan,” tutupnya.
Salah satu Tenaga Pendidik, (Guru SMA) yang tidak mau namanya di Cantumkan dalam Pemberitaan, melalui Voice note dengan nada Kesal mengatakan, jadi pertama kita Hearing di tanggal 30 Desember 2024, namun tidak ada titik temu oleh Pihak Diknas dan kami seluruh Guru guru SMA se Sultra, maka kami melalui Aliansi guru meminta RDP dengan DPRD Kota Kendari,
Lanjut dalam RDP di tanggal 21 Januari 2025 itu, pihak pihak yang hadir sesuai undangan di DPRD kota Kendari, yaitu Anggota dewan Komisi I, II III, serta anggota Komisi IV DPRD Kota Kendari, kemudian dari pihak diknas, Kadis PK provinsi, Sekdis PK Provinsi, Bendahara dinas Pendidikan, BPKAD dan Inspektorat juga hadir.
Dalam Pertemuan RDP yang di laksanakan di DPRD kota Kendari, kepala dinas pendidikan provinsi Sultra yang kini menjabat sebagai PJ bupati Kolaka Utara, menceritakan kronologis sehingga terlambatnya pencairan dana TPG 100 gaji 13 dan gaji 14,
Setelah mendengarkan alur cerita dari kadis pendidikan provinsi sehingga terlambatnya pencairan dana TPG 100 gaji 13 dan gaji 14, ,disisi lain, Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Kendari, lanjutnya menceritakan tidak masuk akal, jelasnya.
kami bersama Aliansi guru guru se provinsi Sultra, merasa kecewa dan geram atas pernyataan kadis pendidikan yang kini menjabat sebagai PJ bupati Kolaka Utara.
Sementara disisi lain, Kepala Dinas pendidikan provinsi Sultra yang kini menjabat sebagai PJ bupati Kolaka Utara,, saat media coba menghubungi baik via pesan WhatsApp maupun telepon selulernya, hingga berita ini diterbitkan nomor kontak yang bersangkutan tidak ada yang aktif.
Laporan: Queto Agatha
Tinggalkan Balasan