Sidrap, katasulsel.com – Di tengah lahan yang harus subur, isu pupuk bersubsidi justru sempat keruh. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sidrap turun tangan. Inspeksi dan rapat koordinasi digelar, Selasa (28/1), guna menelisik dugaan masalah di rantai distribusi.
Bertempat di Kantor PT Rajawali Multi Energi, rapat dihadiri distributor, pemilik kios, hingga perwakilan PT Pupuk Indonesia. Kepala Dinas TPHPKP Sidrap, Ibrahim, memimpin langsung jalannya diskusi.
Sakti, perwakilan CV Megatama Mandiri, mengungkap masalah lama. Pada 2022, rekening perusahaannya diblokir kantor pajak, membuat dana yang disetor agen kios tidak bisa digunakan untuk pembelian pupuk.
“Kami sudah mengingatkan agar tidak menyetorkan dana ke rekening perusahaan karena kendala itu. Tapi beberapa agen tetap melakukannya, sehingga uang mereka tertahan hampir setahun di Bank BRI,” jelas Sakti.
Namun, ia memastikan semua uang telah dikembalikan. Bahkan perusahaan merogoh dana pribadi demi menutupi kerugian kios terdampak.
Di sisi lain, PT Rajawali Multi Energi membantah tudingan bahwa harga pupuk subsidi melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).
“Semua transaksi sesuai harga di Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Kami punya bukti lengkap,” tegas Irham, PIC PT Rajawali Multi Energi.
Sementara itu, Akbar, perwakilan kios, menambahkan bahwa harga tetap sesuai HET. Biaya tambahan hanya muncul jika petani meminta pupuk diantar ke rumahnya.
Muhammad Aidil dari PT Pupuk Indonesia mengapresiasi KP3 Sidrap atas respons cepat menangani isu pupuk. Tahun anggaran 2024 mencatat penyaluran pupuk subsidi di Sidrap mencapai 87 persen, tanpa hambatan dari pusat.
Kadis TPHPKP Ibrahim pun memastikan tidak ada keluhan petani terkait harga. Hasil pengecekan di lapangan justru menunjukkan ketersediaan pupuk lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Kami sudah cek langsung ke desa-desa di Kecamatan Pitu Riawa, tidak ada petani yang mengeluh soal harga. Justru mereka senang karena pupuk lebih mudah didapatkan,” terang Ibrahim.
Lanjut hal 2
