Tag: Zulkifli Hasan

Kategori
Makassar

Makassar Jadi Pusat Inovasi Pangan: Rakor Strategis Sulsel Dipimpin Zulkifli Hasan

Makassar, Katasulsel.com – Dalam balutan kehangatan budaya lokal, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan Provinsi Sulawesi Selatan 2025. Acara yang digelar di Aula Tudang Sipulung Makassar, Jumat, ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus melestarikan tradisi.

Sulsel, menurut Zulkifli Hasan, adalah salah satu lumbung pangan nasional yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan Indonesia. “Kami melihat Sulsel sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Rakor ini menjadi momentum penting untuk mengakselerasi pembangunan sektor pangan di wilayah ini,” jelasnya.

Hal menarik dari rakor ini adalah penggunaan songkok tradisional Passapu berwarna merah oleh para pimpinan dan peserta rapat. Kehadiran Passapu, simbol budaya Makassar, menambah nuansa keunikan dalam forum yang biasanya formal. Penjabat Bupati Pinrang, Ahmadi Akil, bahkan sempat berkomentar, “Wah keren juga ya pakai songkok Passapu begini sambil rapat.”

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti isu harga gabah yang berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). “Ini adalah tantangan yang perlu segera diatasi. Pemerintah harus memastikan harga yang layak untuk melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas pasokan,” ungkapnya.

Rakor yang dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, para kepala daerah, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulsel ini, juga membahas strategi konkret untuk mempercepat swasembada pangan, khususnya di sektor jagung dan padi.

Peserta rapat, termasuk 24 kepala daerah dari kabupaten/kota di Sulsel, diajak untuk menyamakan visi demi mewujudkan ketahanan pangan berbasis inovasi dan kearifan lokal.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang didukung dengan kebijakan inovatif, adalah kunci untuk menjadikan Sulsel sebagai contoh sukses pembangunan sektor pangan,” tambah Zulkifli Hasan.

Penggunaan Passapu dalam rakor ini tak hanya menjadi simbol penghormatan pada tradisi, tetapi juga pesan kuat bahwa pembangunan pangan berbasis kearifan lokal mampu menciptakan keberlanjutan.

Rakor ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk menciptakan langkah konkret dalam menghadapi tantangan pangan di tahun mendatang, sekaligus memperkuat peran Sulsel sebagai lokomotif ketahanan pangan nasional. (*)

Kategori
Nasional

Terima Arahan Ketum PAN, Muslimin Bando Siap Mengabdi di DPR-RI

Jakarta, Katasulsel.com — Anggota DPR-RI terpilih, Muslimin Bando, makan malam bersama Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan serta para anggota Fraksi PAN DPR-RI. Acara ini berlangsung di Rumah DPP PAN, Kamis 26/9.

Ketum Zulkifli Hasan menyampaikan arahan dan pesan, disela acara tersebut, kepada para anggota DPR-RI terpilih sebelum mereka dilantik pada 1 Oktober mendatang.

“Menjadi anggota DPR itu bukan cari kerja, tapi untuk mengabdi. Komitmen dan misi utama seorang anggota DPR adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya,” kata Zulhas.

Arahan dari Zulhas, kata MB, adalah motivasi dan bentuk keseriusan PAN menyiapkan legislatornya mengabdi di DPR RI. Ini menjadi bekal berharga sebelum mulai bekerja.

“Kita merasa sangat diperhatikan dan disiapkan dengan baik. Beliau menekankan betul agar kita mengabdi dan melaksanakan amanat sebaik-baiknya,” ujar Bupati Enrekang dua periode ini.

MB juga memohon doa dan dukungan khususnya dari Dapil Sulsel 3 agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat semaksimal mungkin.(*)

Kategori
HEADLINE Politik

Ketum PAN Sebut Presidential Threshold 20 Persen Membuat Politik Transaksional

Ketum PAN Zulkifli Hasan

Jakarta, Katasulsel.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5).

Di acara itu, Zulhas turut berbicara. Ia mengatakan bahwa presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen, berpotensi besar membuat politik menjadi transaksional.

Jika ingin sistem demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, sebut Zulhas, maka Indonesia harus memiliki aturan melalui undang-undang yang sebaik mungkin. Menurutnya, nilai ambang batas pencalonan presiden masih 20 persen mustahil memiliki melahirkan demokrasi yang baik

“Saat ini UU masih mengatur Pilkada 20 persen, hemat kami semua 20 persen itu berpotensi memberi peluang transaksional, tentu itu enggak bagus,” sebut Zulhas.

Menyaran agar cita-cita demokrasi perpolitik tanah air itu terwujud, maka Wakil ketua MPR itu pun berharap KPK turut mendorong agar ambang batas pencalonan persen 20 persen ditiadakan.

“Tadi saya sampaikan, ‘Pak ketua [Firli Bahuri], tolong KPK juga mendorong karena ini tanggung jawab kita bersama agar syarat-syarat itu ditiadakan, karena kita ini demokrasi’,” ujarnya.

Kegiatan yang diikuti oleh Zulhas dkk hari ini merupakan kelanjutan dari agenda Executive Briefing atau pengarahan eksekutif kepada 20 pimpinan dan pengurus partai politik yang digelar beberapa waktu lalu.

Ketua KPK Firli Bahuri dan Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjadi pemateri seputar pembekalan antikorupsi dalam kegiatan tersebut.

Zulhas pun menandatangani komitmen untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol.

Komitmen tersebut antara lain menolak politik uang, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya.

Kemudian kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, pengembangan PCB melalui pembelajaran antikorupsi, dan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan parpol.

Menurutnya, angka ambang batas 20 persen saat ini telah membuat biaya politik menjadi mahal dan cenderung transaksional.

“Kalau PT 0 persen artinya tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi,” kata Firli saat bertemu pimpinan DPD Desember 2021 ***